Jakarta, Makinnews.com- Maraknya rentetan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menyelimuti Kabupaten Tulang Bawang (Tuba), Provinsi Lampung, dalam beberapa tahun terakhir memicu reaksi keras dari kalangan aktivis. Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) secara resmi menyatakan sikap akan segera menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Jakarta.
Langkah ini diambil guna mendesak lembaga antirasuah tersebut untuk segera turun tangan menelusuri berbagai skandal anggaran yang diduga melibatkan pejabat teras di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
Ketua Umum DPP KAMAKSI, Joko Priyoski, menegaskan bahwa berdasarkan hasil kajian internal dan laporan masyarakat, terdapat indikasi kuat mengenai adanya praktik korupsi yang tersistematis di wilayah tersebut. Ia menyebut fenomena ini sebagai “Gurita Korupsi” yang merambat ke berbagai sektor pemerintahan.
“Indikasi kuat di Kabupaten Tulang Bawang ini ada Gurita Korupsi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya temuan kasus yang mencuat ke publik, mulai dari kasus di Bawaslu Tulang Bawang, dugaan manipulasi subsidi BBM, hingga rentetan temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” ujar Joko Priyoski dalam keterangan persnya di Jakarta, Senin (11/5/2026).
Aktivis yang akrab disapa Jojo ini juga mengungkapkan bahwa pada akhir tahun 2025 lalu, BPK RI telah merilis laporan yang menemukan bukti adanya dugaan penyelewengan dana di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Tulang Bawang. Temuan ini dianggap sebagai pintu masuk yang krusial bagi penegak hukum untuk membongkar aliran dana yang tidak wajar.
Atas dasar rentetan kasus tersebut, KAMAKSI mendesak KPK RI untuk tidak ragu dalam memanggil dan memeriksa pucuk pimpinan di kabupaten tersebut. Nama Bupati Qudrotul Ikhwan dan Sekretaris Daerah (Sekda) Ferli Yuledi menjadi pihak yang paling disorot oleh massa aksi.
“Kami mendesak KPK segera memanggil dan memeriksa Bupati Qudrotul Ikhwan serta Sekda Ferli Yuledi. Sebagai pimpinan tertinggi dan pengguna anggaran, mereka harus bertanggung jawab secara hukum dan moral atas tata kelola keuangan di Tulang Bawang,” tegas aktivis jebolan 98 tersebut.
Mantan Wasekjend DPP KNPI ini menambahkan bahwa korupsi di daerah, khususnya di Lampung, berdampak langsung pada rendahnya indikator kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, kesejahteraan tidak akan pernah tercapai selama anggaran negara bocor ke kantong-kantong oknum pejabat.
“Kami tidak akan tinggal diam. Sekecil apapun kerugian negara yang dilaporkan BPK harus ditindaklanjuti. Tidak boleh ada tebang pilih atau perlakuan khusus terhadap siapapun pelaku tindakan koruptif di negeri ini,” seru Jojo dengan nada tegas.
Lebih lanjut, KAMAKSI menyatakan optimismenya di bawah kepemimpinan nasional saat ini. Mereka meyakini bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen baja dalam upaya pemberantasan korupsi demi menyelamatkan masa depan bangsa.
“Kami yakin Presiden Prabowo mendukung penuh gerakan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. KAMAKSI akan terus mengawal kasus ini hingga KPK memberikan kepastian hukum demi keadilan rakyat Tulang Bawang,” pungkasnya. (Elwan)
