Jakarta, Makinnews.com- Pernyataan Megawati Soekarnoputri Ketua Umum PDI Perjuangan yang memberi peringatan kepada Kader PDIP, jangan ada yang menjadi pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) beberapa waktu lalu seolah menjadi angin segar untuk menekan maraknya kasus KDRT di Tanah Air.
Ditambah lagi Pernyataan Puan Maharani Ketua DPR RI “Zero Tolerance” untuk pelaku KDRT harus di proses hukum dan ditindak tegas. Demikian juga Pernyataan Djarot Saiful Hidayat Ketua DPP PDIP dengan tegas menyatakan, setiap Kader PDIP yang melakukan KDRT atau korupsi akan langsung dipecat dari Partai.
Anehnya, saat ini ada Oknum Kader PDIP dan juga Legislator DPRD Babel Imam Wahyudi (IW) telah menjadi tersangka pelaku KDRT saat ini belum juga mendapat tindakan tegas dari Pimpinan PDI Perjuangan. Padahal jelas oknum kader PDIP Babel Imam Wahyudi telah melanggar amanat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani dan Djarot Saiful Hidayat Ketua DPP PDIP dengan melakukan KDRT terhadap istrinya. Malah kasus KDRT Imam Wahyudi sudah viral, terus menjadi sorotan di penjuru Nusantara.
“Kami dari Koalisi Rakyat dan Aktivis Lawan Koruptor (KORLAP), Kaukus Eksponen Aktivis 98 (KEA ’98) dan 20 organisasi nasional menduga Ibu Megawati jangan-jangan belum tahu kasus KDRT yang dilakukan Oknum Kader PDIP Babel Imam Wahyudi? Atau mungkin ada kekuatan tertentu di internal partai yang sengaja menutup informasi kasus KDRT Imam Wahyudi tersebut? Karena informasi yang kami terima Ketua DPD PDIP Babel Didit Srigusjaya yang juga Ketua DPRD Babel bertindak sebagai penjamin atas tersangka Imam Wahyudi. Tentunya Publik pertanyakan sikap Pimpinan PDIP Babel seolah melindungi pelaku KDRT sebagai penjamin, ada apa?” Tanya Sutisna Koordinator Aktivis KORLAP kepada media, Jumat (18/10/2024).
Atas dasar hal tersebut, maka kami kembali mendatangi kantor DPP PDIP dan kediaman Megawati Soekarnoputri dengan menggelar aksi damai untuk memastikan informasi tersangka pelaku KDRT Imam Wahyudi sampai kepada Ibu Megawati Soekarnoputri dan mendesak Ketua Umum PDIP segera mengambil sikap tegas dengan memecat Imam Wahyudi pelaku KDRT sesuai instruksinya kepada Kader PDIP dilarang melakukan KDRT. PDI Perjuangan adalah partainya wong cilik, Megawati sudah sangat teruji sikap kenegarawan dan ketegasannya. Bu Mega, jangan biarkan PDIP dinodai oleh oknum kader PDIP pelaku KDRT, segera pecat Imam Wahyudi sesuai harapan masyarakat. Anggota DPRD digaji dari uang rakyat, kami tidak rela ada pelaku KDRT duduk sebagai legislator di Dewan. Kami akan terus bergerak dan melawan segala bentuk KDRT di Tanah Air yang melibatkan Oknum Pejabat.
Sementara, Koordinator Nasional (Kornas) Kaukus Eksponen Aktivis (KEA ’98) Joko Priyoski mengatakan, praktek Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah sebuah pelanggaran serius terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Pelaku KDRT melanggar norma hukum dan tidak menghargai hak-hak perempuan.
Aktivis yang kerap disapa Jojo menambahkan, “parahnya, Pelaku KDRT adalah seorang legislator DPRD Bangka Belitung yang seharusnya Wakil Rakyat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dan konstituennya,” tegas Jojo.
Imam Wahyudi Oknum Kader PDIP Babel tersangka pelaku KDRT sangat jelas tidak patut diberi amanah sebagai Anggota DPRD Babel, bukan hanya melanggar Amanat Megawati Soekarnoputri Ketua Umum PDIP tapi juga telah melanggar integritas Anggota Dewan, norma hukum dan tidak menghargai harkat dan martabat perempuan.
“Istri itu harusnya disayang dan dicintai sepenuh hati, bukan malah diperlakukan kasar secara fisik bahkan dipukul. Kami sangat mengecam arogansi Oknum Legislator Imam Wahyudi Pelaku KDRT. Bila IW ini tidak ditindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan tidak mendapat sanksi tegas dari PDIP tempatnya bernaung, hal tersebut akan menjadi Preseden buruk di mata publik. Seolah menjadi pengecualian jika pelaku KDRT itu adalah pejabat tidak ditahan dan tidak dipecat dari Partai. Kami tidak akan berhenti berjuang melawan segala bentuk ketidakadilan dan praktek arogansi oknum pejabat termasuk pelaku KDRT. Kami terus mengingatkan pejabat yang digaji dari uang rakyat agar tidak berlaku semena-mena dengan melakukan KDRT ataupun korupsi. Megawati Soekarnoputri harus penuhi janji untuk menindak tegas Oknum Kader PDIP Pelaku KDRT agar ada efek jera dan mendapat simpatik dari masyarakat,” imbuh Jojo yang juga Alumni KNPI.
