Jakarta, Makinnews.com- Poros Muda NU mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mengusut dugaan penyimpangan anggaran di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta.kata Koordinator Poros Muda NU, Ramadhan Isa dalam keterangan tertulisnya Senin, (2/6/ 2025).
“Kami menilai bahwa alokasi anggaran untuk program–program masyarakat justru berpotensi menjadi ajang mencari keuntungan bagi oknum tertentu,” tegas Ramadhan Isa.
Menurut Ramadhan Isa setiap tahun Pemerintah Pemprov) DKI Jakarta mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk berbagai program yang diklaim mendukung kemajuan masyarakat Jakarta.
Namun, ia menilai bahwa implementasi program–program tersebut patut dipertanyakan.
“Sayangnya, masyarakat selama ini hanya dijadikan komoditas dalam berbagai program yang menggunakan APBD. Program–program ini sering kali tidak benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, tetapi justru dimanfaatkan oleh oknum di dinas PPKUKM,” ujar Ramadhan Isa.
Salah satu program yang disorot adalah Belanja Makanan dan Minuman Pendampingan Batik Betawi yang mencapai Rp 117 juta pada tahun 2024.
Selain itu, ada pula anggaran Honorarium Narasumber Pendampingan Batik Betawi sebesar Rp 432 juta.
“Seolah-olah dinas ini begitu memperhatikan masyarakat, tetapi kenyataannya, belum tentu masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” terang Ramadhan Isa.
Poros Muda NU juga menyoroti adanya dugaan anggaran ganda dalam program pendampingan Batik Betawi di berbagai wilayah Jakarta.
Kami menilai bahwa besarnya alokasi dana untuk tenaga ahli dalam program ini perlu diperiksa lebih lanjut.
Berikut rincian anggaran di Dinas PPKUKM yang harus diperiksa:
Belanja Tenaga Ahli Batik Betawi Hub Jakarta Timur – Rp 85.140.000
Belanja Tenaga Ahli Batik Betawi Hub Jakarta Barat – Rp 85.140.000
Belanja Tenaga Ahli Batik Betawi Hub Jakarta Utara – Rp 85.140.000
Belanja Tenaga Ahli Batik Betawi Hub Jakarta Pusat – Rp 85.140.000
Belanja Tenaga Ahli Batik Betawi Hub Jakarta Selatan – Rp 85.140.000
Dengan total anggaran yang cukup besar ini, Kami menduga adanya pola anggaran berulang yang berpotensi merugikan keuangan daerah.
Atas dasar temuan tersebut, Kami mendesak Kejagung untuk segera mengusut dan melakukan penyelidikan terhadap anggaran di Dinas PPKUKM yang dipimpin oleh Elisabeth Ratu Rante Allo.
“Kami meminta Kejagung untuk mengusut dugaan penyimpangan anggaran ini. Jangan sampai dana yang seharusnya untuk kepentingan masyarakat justru dimanfaatkan oleh segelintir pihak demi keuntungan pribadi,” tegasnya.
Dugaan penyimpangan ini semakin mendapat sorotan publik, terutama di kalangan masyarakat Jakarta yang berharap anggaran daerah digunakan secara transparan dan tepat sasaran.
“Kejagung diminta segera bertindak, Masyarakat menanti kejelasan atas dugaan penyimpangan anggaran di dinas PPKUKM DKI Jakarta,” pungkas Ramadhan Isa.
