Jakarta, Makinnews.com- Sampai hari ini Pemerintah belum juga menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2025, dan kami masih terus menunggu sikap Pemerintah untuk menetapkan UMP tahun 2025 adalah 20% dan bersamaan dengan hal tersebut, turunkan harga sembilan bahan pokok (sembako) adalah 20%.
Demikian disampaikan oleh Mirah Sumirat, SE dalam keterangan Pers tertulisnya pada Media, Selasa (19/11/ 2024).
Bukan tanpa alasan Mirah menyampaikan UMP 2025 sejumlah 20% karena sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 kenaikan UMP setiap tahun rata-rata hanya 3% saja dan malah pernah kenaikan upah itu di bawah angka Inflasi. Angka 20% itu untuk menaikkan daya beli rakyat yang sudah lemah alias turun sejak tahun 2020-2024 dikarenakan salah satunya dampak upah murah yang di berlakukan selama ini.
Mirah Sumirat juga menyampaikan bahwa permintaan UMP 20% sesungguhnya untuk kepentingan para pengusaha itu sendiri. “Logika sederhana adalah ketika upah tinggi maka barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan kecil, menengah/UMKM dan besar akan di beli oleh rakyat dengan baik, artinya roda ekonomi bisa berputar dan pertumbuhan ekonomi terjadi sesuai target Pemerintah,” ucap Mirah.
Di samping itu produktifitas buruh/pekerja juga akan meningkat, apalagi dalam waktu dekat akan ada hari raya keagamaan, hal ini akan sangat membantu mendongkrak pertumbuhan ekonomi.
Disisi lain penetapan UMP Tahun 2025 menjadikan titik awal bagi pemerintahan Prabowo-Gibran untuk bisa mewujudkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%, dan salah satu cara untuk mewujudkan hal tersebut adalah pemerintah harus menaikkan UMP Tahun 2025 adalah 20%.
“Namun secara psikologis ketika upah dinaikkan maka diiringi dengan terjadi kenaikan harga barang-barang terutama kebutuhan pokok dan juga transportasi, maka dari itu disaat bersamaan Pemerintah harus menurunkan harga bahan pokok adalah 20%,” pintanya.
Mirah Sumirat juga menegaskan penetapan UMP Tahun 2025, harus disegerakan dengan melibatkan para pemangku kepentingan seperti Dewan Pengupahan yang terdiri dari Perwakilan Pemerintah, Perwakilan Pekerja/Buruh dan Perwakilan Pengusaha bersama-sama melakukan survey pasar, mengacu pada 64 Komponen Hidup Layak ( KHL).
“Harapan Pekerja/Buruh Indonesia untuk hidup sejahtera bukan lagi hanya ada di angan-angan atau dalam mimpi semata, tapi jika Pemerintah benar-benar menjalankan UUD 1945 maka cita-cita untuk memberikan pekerjaan dan kehidupan secara layak kepada setiap warga negara akan benar-benar akan terwujud. Dan kesejahteraan bisa terwujud dengan cara tidak ada lagi politik upah murah yang selalu hadir bagaikan mimpi buruk,” tutupnya.
