Makinnews, Jakarta- Pilkada serentak 2024 tidak lama lagi akan dilaksanakan, para Calon Kepala Daerah (Cakada) pun mulai mencari perhatian dan dukungan dari masyarakat dengan beragam cara baik dalam bentuk sosialisasi atau dalam bentuk kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Salah satunya Partai PPP yang turut serta meramaikan bursa pencalonan Kepala Daerah.
Proses pendaftaran Calon Kepala Daerah akan berakhir pada 29 Agustus 2024, tentunya para Calon Kepala Daerah wajib mendapatkan rekomendasi dalam bentuk B1KWK dari DPP Partai sebagai salah satu bentuk syarat administrasi pencalonan.
Rahmat Himran sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan ini menghimbau kepada DPP Partai Persatuan Pembangunan agar lebih selektif dalam memberikan rekomendasi kepada Calon Kepala Daerah yang akan bertarung dalam Pilkada serentak.
“Seluruh kader PPP yang akan diusung oleh Partai yang berlambang Ka’bah ini harus loyal dan taat terhadap perintah Partai, hal ini disampaikan agar insiden yang terjadi di Kabupaten Tojo Una-Una Sulawesi Tengah (Sulteng) tidak terulang lagi di wilayah lain,” kata Rahmat melalui pesannya, Kamis (1/8/2024).
Rahmat menyebut, seperti persoalan Imam Kurniawan Lahay atau biasa dikenal Bonny Lahay yang merupakan Kader Partai Persatuan Pembangunan lebih mendukung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) yaitu Anwar Hafid dan Reni Lamadjido yang tidak diusung oleh PPP.
“Padahal PPP secara resmi memberikan rekomendasi kepada Ahmad Ali sebagai Calon Gubernur Sulawesi Tengah,” tegasnya.
Rahmat menganggap bahwa Bonny Lahay telah melakukan pembangkangan terhadap perintah Partai, dimana Bonny tidak loyal dan sangat terkesan melawan keputusan DPP Partai Persatuan Pembangunan terkait instruksi pemenangan Kepala Daerah.
Sehingga dirinya yang merupakan kader Partai Persatuan Pembangunan sangat berharap kepada DPP PPP terutama Ketua Umum PPP M. Mardiono agar lebih selektif lagi dalam memutuskan dan memberikan rekomendasi Calon Kepala Daerah kepada kader yang tidak loyal dan melawan keputusan DPP partai Persatuan pembangunan seperti yang dilakukan oleh Bonny Kurniawan Lahay.
Pria yang dikenal loyal atas partainya itu menyatakan, “kader seperti ini harusnya ditindak tegas oleh DPP PPP karena kader seperti ini layaknya dipecat dan dicabut keanggotaannya dari partai PPP. Jika tidak, yang kami takuti para kader dan pengurus DPC dan DPW Se-Indonesia akan melakukan hal yang serupa seperti yang dilakukan oleh Bonny Lahay selaku kader PPP Tojo Una-Una apalagi Bonny saat ini akan mencalonkan diri sebagai calon Bupati Tojo Una-Una lewat Partai Persatuan Pembangunan (PPP), harusnya Bonny lebih loyal dan patuh terhadap keputusan partai,” tutup Rahmat Himran
