Makinnews, Jakarta- Pemilu 2024 menjadi sejarah baru yang pahit bagi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sebab, untuk pertama kalinya sejak Pemilu 1977, partai berlambang Ka’bah itu gagal mendapatkan kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Pada Pemilu 2024, PPP tak lolos ambang batas parlemen atau Parliamentary Threshold sebesar 4 persen.
Tak ingin kejadian tersebut terulang dalam Pilkada yang semakin dekat, Gabungan Aktivis Gerakan Peduli Demokrasi yang terdiri dari Lintas Kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dipimpin oleh kordinator lapangan Rahmat Himran akan menyambangi kantor DPP PPP di jalan Imam Bonjol Jakarta Pusat.
Rahmat menyebut, bahwa dalam Pilkada ini seharusnya PPP bercermin atas Pemilu kemarin. Sebab jika tidak ada evaluasi dalam tubuh PPP maka Pilkada nanti juga akan mengalami hal serupa.
“Seperti halnya di wilayah Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah. Ada seorang kader yaitu Bonny Lahay yang justru memberikan dukungannya kepada calon Gubernur diluar Partai,” ungkap Rahmat di Jakarta, Sabtu (3/8/2024).
Ia menegaskan, bahwa Bonny Lahay tidak patuh dan taat atas instruksi partainya. Maka dari itu Gabungan Aktivis Gerakan Peduli Demokrasi akan berunjuk rasa di depan kantor DPP PPP, aksi demo tersebut akan dilaksanakan pada hari selasa 6 Agustus 2024 pukul 11.00 dengan titik aksi di depan kantor DPP PPP.
“Kami mendesak DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) agar segera pecat kader PPP Tojo Una-Una-Una Sulawesi Tengah Bonny Lahay yang tidak patuh terhadap perintah partai, Bonny Lahay justru mendukung calon Gubernur Sulawesi Tengah yang tidak direkomendasikan oleh pimpinan Partai Persatuan Pembangunan,” kata Rahmat.
Rahmat berkeyakinan, jika Bonny Lahay dicopot dari keanggotaannya maka PPP memiliki angin segar kembali dan mampu bersaing dalam kancah politik. Mengingat perhelatan Pilkada serentak tinggal menghitung hari.
