Jelang HUT RI ke-79, Presiden KAI: Peringatan Kemerdekaan Jangan Sekedar Seremonial

Presiden KAI

Makinnews, Jakarta- Tinggal menghitung hari, pada 17 Agustus 2024 mendatang Indonesia merayakan kemerdekaan yang ke-79 Tahun.

Namun disisi lain, penegakan hukum masih menjadi tantangan besar bangsa ini. Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum pada gilirannya akan merugikan jalannya pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat.

Bacaan Lainnya

Hal itu disampaikan Presiden Kongres Advokat Indonesia (KAI) Siti Jamaliah Lubis atau yang akrab disapa Mia Lubis.

Mia mengatakan, menjelang hari kemerdekaan ini masih banyak persoalan hukum yang tidak tuntas dan mengambang apalagi jika bersinggungan dengan pejabat dan aparat. “Dalam istilah hukum tumpul ke atas dan runcing ke bawah, masih menjadi momok dalam kehidupan masyarakat. Jadi jangan sekedar seremonial saja dalam memperingati kemerdekaan, harus ada perubahan dalam mencapai cita-cita para pendiri Bangsa,” ucapnya kepada redaksi, Selasa (6/8/2024).

Mia juga tegaskan, jangan ada lagi kelompok-kelompok dalam persoalan mengatasi hukum, “Equality before the law” bahwa tiap warga negara harus diperlakukan sama di hadapan hukum, baik oleh pemerintah maupun aparat penegak hukum.

“Kemerdekaan bangsa ini adalah sebuah rangkaian yang suci, tidak boleh dikotori oleh para oknum hukum dalam memberikan rasa keadilan, kondisi tersebut tidak lepas dari hasil usaha perjuangan dari para pendahulu Bangsa,” ujar Mia yang juga Adik dari Alm. Indra Sahnun Lubis.

Saya berharap, sambung Mia, dalam pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang segala persoalan bangsa harus di evaluasi dan ditata kembali menjadi lebih baik.

Tentunya Mia juga mengingatkan pentingnya Pemberantasan korupsi, “permasalahan itu sudah mengakar di setiap instansi dan harus menjadi perhatian besar bagi pemerintahan kedepan. Jika itu bisa di berantas maka kesejahteraan bisa diwujudkan. Apalagi negara kita terkenal dengan kekayaan alamnya serta adat ketimuran dalam bersosial,” ucap Presiden KAI.

Untuk itu, lanjut Mia, pemerintahan Prabowo-Gibran harus memiliki kemampuan dalam memilih susunan kabinet barunya, agar selaras dengan visi dan misi sewaktu beliau mencalonkan diri.

“Masyarakat sangat merindukan sosok yang dapat menjamin keadilan, keamanan danĀ  kesejahteraan, tidak hanya dalam momentum tertentu saja tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari,” tutup Mia.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *