Jakarta, Makinnews.com- Dalam rangka menyambut pemerintahan baru hasil Pilpres 2024 dan Pilkada serentak 2024, ketua presidium Aliansi Selamatkan Indonesia sekaligus pendiri Forum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (FORMASI) meminta agar Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta lakukan bersih-bersih di lingkungan DKI Jakarta.
Hal tersebut disampaikan oleh ketua Forum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (FORMASI) Jalih Pitoeng usai menunaikan ibadah sholat Jumat disalah satu masjid di Ciledug.
Aktivis kelahiran Betawi yang dikenal keras ini meminta semua pengguna anggaran di DKI agar segera diselidiki dan diperiksa atas dugaan adanya tindakan-tindakan koruptif dan manipulatif di DKI.
“Kita minta agar pihak kejati selaku pemegang otoritas penegakan hukum di DKI untuk melakukan bersih-bersih di DKI,” pinta Jalih Pitoeng, Jumat (18/10/2024).
“Karena kami memiliki banyak temuan atas dugaan kuat terhadap perbuatan korupsi dan manipulasi termasuk A Buse Of Power atau penyalah gunaan wewenang oleh pejabat negara yang merugikan uang negara,” lanjut Jalih Pitoeng.
Sebagai salah satu inisiator Persaudaraan Tapol dan Napol di era kepemimpinan Jokowi yang sedang gigih meminta warisan terbaik kepada presiden terpilih Prabowo Subianto yaitu undang-undang perampasan aset dan pemiskinan terhadap koruptor ini juga meminta agar jangan diberi ruang siapapun untuk melakukan penghancuran negeri ini dengan tindakan korupsi.
“Jangan diberi ruang dan waktu bagi para pelaku korupsi dinegeri ini” lanjut Jalih Pitoeng menegaskan.
“Kami dari FORMASI tidak mengenal kompromi pada Korupsi,” celetuk Jalih Pitoeng pedas.
Ditanya kementerian dan instansi mana saja yang disinyalir terjadi perbuatan korupsi dan manipulasi dimaksud, sosok yang memiliki konsep perjuangan rakyat dengan gaya dan pola Pitoeng kekinian ini menjawab secara santun dengan penuh kehati-hatian serta bijaksana.
“Pokoknya ada. Bahkan banyak. Karena lebih dari 3 bisa kita sebut banyak. Oleh karena itu tunggu saja waktunya” jawab Jalih Pitoeng.
“Dan mereka adalah para pengguna anggaran di pemerintahan DKI Jakarta yang dihasilkan dari pajak rakyat,” tegas Jalih Pitoeng.
Disinggung, apakah tindakan tersebut dilakukan pada masa pemerintahan gubernur Anies Baswedan atau pada masa kepemimpinan Pj gubernur Heru Budi Hartono, Jalih Pitoeng bilang tidak peduli.
“Ga ada urusan itu bagi kami. Apakah korupsi itu terjadi pada saat kepemimpinan Anis Baswedan maupun saat ini, korupsi ya tetap aja korupsi. Dan kita tidak peduli,” sambungnya tegas.
Ditanya apakah ada keterlibatan mantan gubernur sebelumnya selaku pengambil kebijakan dengan pengguna anggaran, Jalih Pitoeng spontan menjawab.
“Itu bukan kewenangan saya sebagai masyarakat. Tapi itu adalah tugas para penegak hukum untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Apakah itu kepolisian, KPK maupun kejati,” jawab Jalih Pitoeng.
“Karena, selain ini adalah perampokan uang milik rakyat yang dikelola oleh negara, korupsi juga merupakan sebuah kejahatan luar biasa sekaligus penghianatan terhadap cita-cita proklamasi kemerdekaan, dimana negara harus menjamin kesejahteraan rakyatnya. Sementara mereka menyalah gunakan jabatannya,” Jalih Pitoeng menegaskan.
Didesak hukuman apa yang pantas untuk koruptor, relawan militan Prabowo yang sempat masuk bui karena meneriakan kebenaran dalam garis perjuangan rakyat ini bilang gantung dan miskinkan.
“Gantung dan rampas asetnya sekaligus miskinkan keluarganya,” jawab nya spontan.
“Oleh karena itu kita minta warisan terbaik untuk bangsa ini. Yaitu undang-undang perampasan aset koruptor dan miskinkan keluarganya sebagai payung hukum tertinggi untuk menangani tindakan korupsi dibawah UUD 1945,” pinta Jalih Pitoeng.
“Tanpa efek jera yang mematikan, bulshit saja korupsi bisa lenyap dari negeri ini,” tegas Jalih Pitoeng mengingatkan.
“Karena apa, karena mereka bisa bayar pengacara sehingga dapat discount hukuman dan keluarganya berpoya-poya. Bahkan saya pernah baca, ada yang tanpa malu mau maju pilkada,” pungkas Jalih Pitoeng mengingatkan.
