Makinnews, Jakarta- Pengurus Pusat Gerakan Pengawal SupremasiHukum (GPSH) desak Presiden RI untuk jelaskan dengan pasti latar belakang terjadinya tragedi ”Teror Jampidsus Kejaksaan Agung oleh Polri”.
Perisitiwanya tidak bisa ditolak lagi sudah terbuka dan terlihat oleh publik bahwa telah terjadi kegaduhan. Tapi penjelasan latar belakangnya gelap bahkan alasannya tidak masuk di akal.
Desakan itu disampaikan Ketua Umum DPP GPSH H. Mohamad Ismail, SH, MH terkait teror penguntitan Jampidsus (Jaksa Agung Muda Pidana Khusus) yang diduga dilakukan oknum Densus 88 Polri. Buktinya pihak Kejaksaan Agung RI saat ini sudah menahan oknum Densus 88 pelaku teror itu.
“Yang Mulia Presiden RI harus menjelaskan kenapa dan ada apa tragedi itu sampai terjadi. Perilaku yang mencoreng nama institusi Polri ini harus diselesaikan dengan sangsi yang jelas. Karena eksekusi teror ini telah menggunakan pasilitas negara untuk menakut nakuti Aparatur Negara. Untuk operasi teror sesama institusi penegak hukum ini pelaku memakai kendaraan taktis milik Kepolisian Republik Indonesia. Tragedi ini telah merugikan negara dan telah menyakiti perasaan rakyat Indonesia, ” tegas H. Mohamad Ismail, yang didampingi Drs. H. Hasan Basri, SH, MH Sekjen GPSH dan Wakil Ketua GPSH Mustaris Tanjung SH, MH Kamis Malam (30/05/24) di Jakarta.
Tragedi yang dialami Jampidsus ini jangan dijelaskan dan selesaikan dengan ketawa ketiwi. Harus dijelaskan secara terbuka dan benar. Tragedi teror yang memalukan ini menurut Mohanad Ismail membuktikan bahwa selama ini dalam penegakan hukum di NKRI masih berlaku “tebang pilih”. Siapa yang punya kekuasaan dan punya uang harus dimenangkan. Sebaliknya jika rakyat cilik berperkara kalaupun benar akan dikalahkan.
Tragedi ini telah melahirkan beragam rumor di tengah masyarakat. Salah satu rumor dugaan terjadinya teror ini akibat “ketakutan” pada diri oknum pejabat tinggi Polri dan putranya yang dianggap terlibat Skandal Korupsi Rp. 271 Trilyun Tambang Timah di Bangka. Karena pihak Kejaksaan Agung RI saat ini sedang giat giatnya selidiki dugaan korupsi ini. Oleh karena itu jika dugaan teror itu benar maka bertambah banyaklah coretan hitam di tubuh Polri yang dilakukan oleh oknum oknum personalnya sendiri.
Bagi Mohamad Ismail, bahwa kegaduhan seperti ini juga harus diwaspadai oleh Calon Presiden RI mendatang Prabowo Subianto. Tragedi ini jangan dibiarkan sampai Prabowo berkuasa. Ini preseden buruk, karena akan merusak penataan penegakan hukum yang sedang dipersiapkannya. Tambah pudarnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum selama ini diantaranya akibat modus modus perilaku seperti teror menteror ini.
Mohamad Ismail yakin bahwa Presiden Prabowo Subianto kelak akan berlaku tegas terhadap modus-modus tetor yang dilakukan aparat seperti ini.
