Jakarta, Makinnews.com- Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mengusung visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.
Visi tersebut akan diwujudkan dengan 8 Misi yang disebut Asta Cita. Asta Cita Presiden Prabowo harus kita kawal bersama demi kemajuan dan kesejahteraan Bangsa Indonesia. Presiden Prabowo juga telah memerintahkan kepada seluruh jajaran Kabinet Merah Putih agar fokus bekerja melayani rakyat dan tidak membuat kegaduhan. Tapi sayangnya, masih ada Menteri di Kabinet Merah Putih yang seolah sembrono dengan menimbulkan kegaduhan publik.
Koalisi Kawal Merah Putih (KKMP) yang terdiri dari sejumlah Organisasi Aktivis antara lain Poros Muda NU, Forum Masyarakat Santri Nusantara (FORMAS NU), Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI), Kaukus Eksponen Aktivis 98 (KEA ’98) dan Aliansi Persaudaraan Masyarakat Sunda (APERMAS) mengkritik keras Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto dan Menteri HAM Natalius Pigai yang telah membuat kegaduhan.
Tak ada hujan tak ada angin, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto dan Menteri HAM Natalius Pigai langsung membuat blunder, polemik, dan kegaduhan. Para Menteri tersebut melakukan kecerobohan padahal belum lama dilantik oleh Presiden Prabowo.
Padahal, saat pidato pertama setelah dilantik menjadi presiden, Ahad 20 Oktober 2024, Prabowo menegaskan perlunya suasana kebersamaan, suasana persatuan, kolaborasi, kerja sama, bukan cekcok yang berkepanjangan dalam mewujudkan cita-cita besar bangsa Indonesia.
Artinya, butuh keteduhan, bukan kegaduhan. Butuh ketenangan, bukan ‘penyerangan’. Semuanya membutuhkan keteladanan dari pemimpin bangsa, terutama presiden dan pembantunya di kabinet.
Ini peringatan keras dari Prabowo betapa pentingnya menjaga ucapan dan tingkah laku dari para elit bangsa, terutama jajaran para menterinya, imbuh Joko Priyoski Ketua Umum KAMAKSI kepada Awak Media.
Aktivis yang kerap disapa Jojo menambahkan, Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto dengan arogannya menyebarkan undangan haul ke-2 Ibunya dengan menggunakan kop surat kementerian yang dipimpinnya, lengkap dengan kedudukannya sebagai menteri. Undangan haul wajar-wajar saja dan hal itu sudah biasa di masyarakat, dengan mengundang tokoh nasional dan lokal.
“Sebenarnya, syukuran, pesta, haul adalah kegiatan pribadi. Jadi, tidak pantas jika kegiatan pribadi tetapi menggunakan undangan dengan kop surat dengan simbol negara. Jika menggunakan kop surat atau simbol negara, itu namanya penyalahgunaan jabatan dan wewenang,” tambah Jojo.
Ramadhani Isa Kornas Poros Muda NU mengatakan, apalagi undangan Yandri dalam haul tersebut ditujukan kepada kepala desa dan perangkatnya. Itu namanya politik aji mumpung, diduga menggunakan kekuasaannya sebagai Menteri demi ambisi politik.
Acara haul itu digelar bersamaan dengan peringatan hari santri di Pondok Pesantren BAI Mahdi Sholeh Ma’mun, Desa Sindangheula, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten.
Dalam undangan Yandri Susanto itu sangat sarat kepentingan politis. Hal itu karena istrinya, Ratu Rahmawatu Zakiyah menjadi salah satu calon Bupati Kabupaten Serang. Meski Yandri mengatakan tidak ada kaitannya dengan pencalonan istrinya sebagai Calon Bupati Serang tetapi masyarakat tidak mempercayainya, imbuh Ramadhani.
Berikutnya, blunder politik yang ditimbulkan oleh Menteri HAM Natalius Pigai. Menteri HAM ini meminta penambahan anggaran kementerian yang dipimpinnya. Tidak tanggung-tanggung, Pigai meminta tambahan dari Rp 64 miliar menjadi Rp 20 triliun. Wow! Luar biasa Pigai,” kata Ahmad Rouf Ketua Umum FORMAS NU.
“Luar biasa dahsyatnya. Entah dari mana angka Rp 20 triliun itu Pigai peroleh. Padahal, keuangan negara masih seret.
Ketika menyebut Rp 20 triliun itu, Pigai pun ‘menjual’ Presiden Prabowo. Ia mengatakan, cita-cita dan misi presiden tidak tercapai jika anggaran cuma Rp 64 miliar. Ini namanya Menteri Keblinger,” jelas Rouf.
Atas dasar hal tersebut, maka kami dari Koalisi Kawal Merah Putih (KKMP) menilai Menteri Desa PDT Yandri dan juga Menteri HAM Pigai tidak sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo. Baru saja Menjabat Menteri Desa Yandri Susanto diduga telah menyalahgunakan wewenang dan praktek arogansi kekuasaan dengan menggunakan kop Kementerian untuk acara keluarga. Sarat dengan nuansa politis diduga untuk suksesi pemenangan istrinya sebagai Calon Bupati Serang.
Begitu pula dengan Menteri HAM Natalius Pigai baru saja dilantik sudah minta anggaran 20 Triliun sangat tidak realistis membebani rakyat. KKMP Meminta kepada Presiden Prabowo untuk segera evaluasi dan mencopot Menteri Desa Yandri Susanto dan Menteri HAM Natalius Pigai, karena Para Menteri sebagai Pembantu Presiden seharusnya sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo. Menteri yang hanya bisa membuat gaduh dan tidak sejalan dengan Asta Cita lebih baik di copot saja dari Kabinet Merah Putih, tegas para Pimpinan KKMP di Jakarta.
