Jakarta, Makinnews.com- Dewan Pimpinan Pusat Kaukus Muda Anti Korupsi (DPP KAMAKSI) memberikan kritik tajam atas fenomena Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki banyak ajudan dan staf ahli. Perilaku eksklusifitas Direksi BUMN ini dianggap tidak sesuai dengan semangat pelayanan publik dan perlu dievaluasi oleh Presiden Prabowo dan Danantara.
“KAMAKSI mengingatkan para Direksi BUMN agar tidak bersikap seperti “Dewa” yang dikelilingi banyak ajudan, protokol, dan staf ahli. BUMN adalah perusahaan milik rakyat, bukan milik pribadi. Hanya Presiden yang pantas dikawal ajudan dan protokoler karena memang sosok Kepala Negara,” tegas Joko Priyoski, Ketua Umum DPP KAMAKSI.
Menurut Jojo, sapaan akrab Joko Priyoski, perilaku eksklusifitas Direksi BUMN ini membuat jarak dengan rakyat dan tidak sesuai dengan semangat pelayanan publik. “Direksi BUMN yang berperilaku seperti “Dewa” copot saja dari jabatannya karena perilaku eksklusif seperti itu justru membuat jarak dengan rakyat. Direksi BUMN jangan jauhi rakyat, yang tidak becus bekerja dan bersikap seperti “Dewa” lebih baik mundur saja dari BUMN,” katanya.
KAMAKSI juga menyoroti gaji staf ahli Direksi BUMN yang mencapai Rp50 juta per bulan. “Realitas saat ini beberapa Direksi BUMN bukan hanya punya banyak ajudan, tapi juga punya banyak staf ahli bahkan gajinya hingga mencapai Rp50 juta per bulan,” ungkap Jojo.
Oleh karena itu, KAMAKSI mendesak Presiden Prabowo dan Danantara untuk segera mencabut Surat Edaran (SE) 9/2020 tentang Staf Ahli Bagi Direksi BUMN yang ditandatangani Menteri BUMN Erick Thohir pada 3 Agustus 2020. “Banyaknya staf ahli dan ajudan Direksi BUMN bertolak belakang dengan semangat efisiensi dan menciderai tata kelola birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel,” kata Jojo.
KAMAKSI akan terus menjadi mata dan telinga konsisten bergerak mengawal Merah Putih demi mewujudkan pelayanan publik yang baik bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di tubuh BUMN. “Sekaranglah saatnya seluruh BUMN dibenahi,” pungkas Jojo. Dengan demikian, KAMAKSI berharap Presiden Prabowo dapat memperhatikan kritik dan saran yang disampaikan untuk memperbaiki kinerja BUMN dan meningkatkan pelayanan publik.
