Jakarta, Makinnews.com- Poros Muda NU mengkritik keras pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 yang banyak meninggalkan permasalahan akibat buruknya pelayanan hingga membuat para jemaah haji Indonesia tidak terlayani dengan baik. Hal tersebut dinilai tidak sesuai dengan arahan Presiden Prabowo yang berharap penyelenggaraan haji tahun 2025 lebih baik.
Atas dasar itu Poros Muda NU meminta Presiden Prabowo turun tangan mengevaluasi seluruh proses pelaksanaan hingga kinerja Menteri Agama dan jajarannya.
“Penyelenggaraan haji tahun 2025 ini salah satu yang terburuk dari sebelumnya. Presiden Prabowo harus turun tangan memberikan atensi serius dan evaluasi menyeluruh termasuk kinerja kemenag dan jajarannya yang gagap mengantisipasi perubahan sistem pelayanan syarikah hingga para jemaah haji menjadi korban ketidakberesan dari mulai pemberangkatan, pemodokan hingga puncak haji (armuzna),” kata Koordinator Poros Muda NU, Ramadan Isa kepada media, Minggu (8/6/2025).
Beberapa permasalahan yang menjadi perhatian Poros Muda NU dalam penyelenggaraan haji 2025 ini adalah kacaunya pemondokan, pelayanan transportasi hingga saat puncak haji banyak jamaah yang terlantar saat hendak menuju Arafah dan saat di Muzdalifah hendak menuju Mina untuk Mabit.
“Kemenag tahun ini seperti tidak belajar dari penyelenggaraan haji tahun-tahun sebelumnya, banyak jamaah yang menyampaikan kepada kami bagaimana pelayanan disana betul-betul tidak maksimal,” jelasnya.
Poros Muda NU lanjut Ramadhan juga mengkritik keras para pejabat negara baik dari Kemenag, BP Haji maupun Timwas DPR yang dinilai tidak kompak dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi jemaah bahkan terkesan membiarkan dan tidak paham harus melakukan apa demi kesuksesan penyelenggaraan haji tahun ini.
Selain itu, Poros Muda NU juga nenyentil Menteri Agama Nasaruddin Umar yang seolah-olah menutupi semrawutnya penyelenggaraan ibadah haji 2025 ini yang diklaim lancar tidak ada jemaah yang terlantar dan sebagainya, padahal banyak masalah baik sejak keberangkatan, saat pemondokan dan puncaknya ketika armuzna.
“Menag mengklaim pelaksanaan penyelenggaraan haji lancar seolah semua tertangani dengan baik, padahal banyak laporan dan keluhan jemaah. Dirjen haji sampai harus meminta maaf, ini kan jadi contoh pemimpin yang tidak jujur,” tegasnya.
