Jakarta, Makinnews.com- Koordinator Nasional (Kornas) Poros Muda NU Ramadhani Isa menyoroti sejumlah kontroversi Darmawan Prasodjo Direktur Utama (Dirut) PT PLN Persero.
Sejumlah kontroversi melanda PLN yang dipimpin Darmawan Prasodjo antara lain dugaan Kerugian Negara di Proyek PLN Distribusi Jabar UPT Cikarang, dugaan korupsi menyangkut pekerjaan penggantian komponen suku cadang guna mendukung produksi uap di Pembangkit blackout atau pemadaman listrik terjadi di sebagian besar provinsi Pulau Sumatera yaitu Sumatera Selatan, Lampung, Jambi, Bengkulu, Sumatera Barat dan Riau bahkan Sumatera Utara yang terjadi beberapa waktu lalu. Sekarang malah beredar informasi dugaan Plesiran Dirut PLN keluar negeri menggunakan anggaran perusahaan dan disinyalir mengajak keluarga.
“Tentunya sejumlah masalah yang terjadi di PLN harus segera disikapi oleh Menteri BUMN. Apalagi Laba PLN triwulan 3 tahun ini minus 80,7 persen. PLN sebagai Perusahaan Negara seharusnya dipimpin oleh orang yang berkomitmen membangun Negeri dengan menerapkan prinsip anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Presiden Prabowo juga sudah mengingatkan kepada seluruh Pejabat agar tidak melakukan perjalanan keluar negeri yang tidak penting. Kami duga Darmawan Prasodjo sudah melanggar etika birokrasi dan tidak sejalan dengan instruksi Presiden. Poros Muda NU mendesak Erick Thohir harus segera mencopot Darmawan Prasodjo dari jabatan Dirut PLN. Masih banyak orang yang ingin mengabdi pada bangsa dan negara ini. Pecat segera Dirut PLN Darmawan Prasodjo,” tegas Ramadhani di Jakarta.
“Apalagi tarif PLN yang sejak Oktober lalu naik, kelakuan Dirut PLN ini sangat mencederai amanat penderitaan rakyat, berfoya-foya diatas penderitaan rakyat yang saat ini semakin sulit ekonomi nya,” ujar Ahmad Yani Panjaitan selaku Ketua DPP Korps Alumni KNPI di Jakarta, Kamis (19/12/2024).
Lebih lanjut lagi, Presidium Koalisi Ormas & Pemuda Indonesia untuk Pancasila & Merah Putih (KOPI PMP) ini menyampaikan jika dugaan ini benar maka Presiden Prabowo harus segera mencopot Jabatan Dirut PLN tersebut dari Darmo, panggilan Darmawan Prasodjo.
“KPK dan Aparat Hukum juga jangan tutup mata dong, segera telusuri dan periksa tuh Dirut PLN tentang kemungkinan adanya penggunaan anggaran Perusahaan yang digunakan untuk kepentingan pribadi,” lanjut Ketua Umum Pusat Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dan Pembangunan Daerah (PUSPERANDA) ini.
Hingga berita ini ditayangkan, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp mengenai dugaan tersebut Dirut PLN belum menanggapi.
