Jakarta, Makinnews.com- Komisi Pemilihan Umum Provinsi (KPU) Papua Barat Daya (PBD) telah menggelar debat perdana yang menghadirkan para Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) di Provinsi Papua Barat Daya.
Debat perdana yang beradu gagasan dan menawarkan berbagai program kerja yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, hingga sosial ekonomi.
Sebagaimana hasil pengundian KPU Papua Barat Daya menetapkan, pasangan Abdul Faris Umlati dan Petrus Kasihiuw (ARUS) nomor urut 1, Selanjutnya pasangan (GAUL) Gabriel Assem – Lukman Wugaje nomor urut 2, pasangan calon (ESA) Elisa Kambu dan Ahmad Nausrau mendapatkan nomor urut 3.
Kemudian pasangan calon Joppye Onesimus Wayangkau dan Ibrahim Wugaje (JOIN) mendapat nomor urut 4. dan Bernad Sagrim berpasangan dengan Sirajudin Bauw (BERSINAR) mendapat nomor urut 5.
Abdul Faris mengatakan program kesehatan adalah prioritas baginya dalam pembangunan Papua Barat Daya.
“Kesehatan merupakan prioritas bagi kami, berbagai hal yang perlu kita lakukan adalah lihat indikator, dan arah kebijakan. Salah satunya adalah angka harapan hidup dan juga prevalensi stunting,” kata Abdul, yang diselenggarakan di Metro TV, Jakarta, Rabu (16/10/2024).
Abdul Faris menyebut menekan prevalensi stunting terkait dengan kebijakan nasional. Selain prevalensi stunting dirinya juga akan mempercepat pelayanan kesehatan ibu dan anak, remaja, kesehatan reproduksi, dan keluarga mandiri.
“Kami juga akan mempercepat pengendalian penyakit menular, dan resiko penyakit tidak menular, dan mengelola tata pelayanan kesehatan,” ucapnya.
Sedangkan, Gabriel Assem menyebut Orang Asli Papua (OAP) harus menjadi tuan di negerinya sendiri agar tidak kalah saing dengan daerah lainnya. Gabriel mengatakan hal itu dapat diwujudkan dengan beberapa langkah.
“Yang pertama adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM), manusia kita harus terampil agar mampu bersaing dengan masyarakat non OAP, kedua, OAP harus cerdas dengan kecerdasannya mampu mengelola sumber daya alam (SDA) di Papua,” kata Gabriel.
Menurut Gabriel peningkatan SDM dan kesejahteraan masyarakat dapat menghindari timbulnya konflik yang kerap terjadi di Papua.
Sementara Elisa Kambu menegaskan dirinya akan mempersiapkan generasi masyarakat papua yang sehat. Baginya pelaksanaan program kesehatan akan menjadi prioritasnya.
“Ini memang menjadi prioritas kita, pertama kita mempersiapkan generasi sehat melalui kesehatan ibu hamil, kami akan fokus dalam program 1.000 hari pertama kehidupan. Kedua kita dorong dengan kunjungan puskesmas keliling yang harus ditingkatkan,” kata Elisa.
Elisa berusaha meningkatkan pelayanan rumah sakit. Baginya, pelayanan rumah sakit harus lengkap, bahkan mengadakan satu rumah sakit rujukan Provinsi.
“Pelayanan rumah sakit harus ditingkatkan, dokter dan alat-alat kesehatan haruslah lengkap dan terdapat dokter spesialis. Kita ingin dorong pendirian satu rumah sakit rujukan Provinsi Papua Barat Daya. Ini akan menjadi prioritas saya kalau Tuhan izinkan saya mendapat mandat dari rakyat,” imbuhnya.
Disisi lain Joppye Onesimus Wayangkau berencana meningkatkan kualitas SDM di Papua Barat Daya dengan membangun balai pelatihan dan vokasi produktivitas.
Makanan bergizi dan tambahan vitamin bagi anak-anak juga sebagai hal krusial untuk membangun SDM berkualitas sejak dini.
Mengenai kepemudaan, Joppye ingin membangun banyak pusat olahraga di seantero provinsi. Mereka juga bertekad membangun sebuah sirkuit balap motor dengan standar nasional.
Tidak berhenti sampai di situ, Joppye juga bertekad menyediakan jaringan internet dengan menghadirkan hot spot gratis di ruang-ruang publik Papua Barat Daya.
Diwaktu yang sama Bernard Sagrim menekankan pentingnya pengkajian ulang terhadap investor yang ingin berinvestasi di Papua Barat Daya. Hal ini untuk menghindari konflik dengan warga selaku pemilik tanah adat.
“Saya kira nanti kita akan mengkaji atau melakukan pemetaan terhadap sejumlah kewenangan yang ada baik kewenangan desentralisasi yang sifatnya simetris maupun asimetris sesuai dengan undang-undang,” kata Bernard.
Bernard juga melanjutkan, ia juga akan mereivew dan mengevaluasi ulang terkait beberapa dokumen daerah, sehingga kedaulatan tetap ditangan rakyat.
“Contoh dokumen tata ruang wilayah daerah akan dilakukan kolaborasi dan sinergis dengan tata ruang nasional lalu dilakukan,” imbuhnya.
